PROBLEMATIKA PENGATURAN SAKSI PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM

ROZAN, NOVAN QAEDI (2025) PROBLEMATIKA PENGATURAN SAKSI PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SKRIPSI NOVAN QAEDI ROZAN_BAB 3- BAB 4 - Alifia Sandra.docx Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text SKRIPSI NOVAN QAEDI ROZAN_COVER - BAB 2 - Alifia Sandra.docx Download (320kB)
	Text SKRIPSI NOVAN QAEDI ROZAN_DAFTAR PUSTAKA - Alifia Sandra.docx Download (13kB)

Abstract

Peran saksi dalam peradilan pidana sangat penting, karena kesaksian mereka sering menjadi alat bukti utama yang memengaruhi keputusan hakim. Namun, saksi kerap menghadapi risiko seperti ancaman fisik, psikologis, dan ancaman berbasis teknologi, yang menghambat keberanian mereka memberikan keterangan jujur. Sistem perlindungan saksi di Indonesia masih dinilai kurang efektif akibat prosedur yang rumit dan implementasi yang lemah, sehingga diperlukan pembaruan undang- undang untuk menyederhanakan proses, memperkuat peran LPSK, dan memastikan perlindungan saksi secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan hukum normatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis menggunakan metode interaktif yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keterangan saksi dalam perkara pidana memegang peran sentral sebagai alat bukti utama yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, menjadi dasar pembuktian dari tahap penyelidikan hingga pengadilan. Keberadaan saksi sangat krusial karena keterangan mereka mampu merangkai fakta, mengungkap tindak pidana, dan mempertegas dakwaan terhadap terdakwa, sehingga menjadi elemen penting dalam memastikan peradilan yang adil dan transparan. Namun, perlindungan saksi sering menghadapi tantangan seperti ancaman keselamatan dan intervensi pelaku. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran vital dalam mendukung penegakan hukum. Meski demikian, LPSK perlu bersikap inovatif dan menggunakan kebijaksanaan dalam melaksanakan fungsinya, tanpa terikat kaku pada Undang- Undang No. 13 Tahun 2006. Revisi undang-undang juga diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme anggota LPSK dan memastikan perlindungan saksi yang lebih efektif sesuai kompleksitas kebutuhan manusia dan dinamika hukum. Kata Kunci : Saksi, Penegakan Hukum, Penegakan Hukum

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	10 Apr 2025 03:42
Last Modified:	10 Apr 2025 03:42
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10380

Actions (login required)

View Item