TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENYEBARLUASAN OBAT YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

MALIKA, AULIA JASMINE AYU (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENYEBARLUASAN OBAT YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text aulia jasmine ayu malika-bab 1-2 - Aulia Jasmine Ayu Malika.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka & lampiran-skripsi aulia jasmine - Aulia Jasmine Ayu Malika.pdf Download (475kB)
	Text bab 3-4 skripsi-aulia jasmine ayu malika - Aulia Jasmine Ayu Malika.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)

Abstract

Obat sirup yang sering digunakan anak-anak, sering tidak memenuhi standar BPOM dan mengancam kesehatan mereka. Krisis kualitas disebabkan kurangnya pengawasan terhadap produsen. Kasus keracunan, seperti pada sirup Praxion, mengakibatkan 324 anak meninggal. BPOM dianggap lalai, memicu perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan hukum untuk konsumen.Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, mencakup statute, case, comparative, dan conceptual approaches. Fokusnya adalah menganalisis tanggung jawab hukum BPOM dalam penyebarluasan obat sirup berbahaya. Sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait masalah ini. Pembahasan ini menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh produk berbahaya, seperti obat sirup tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang menyebabkan kematian 324 anak pada 2022. Perlindungan hukum terbagi menjadi preventif, dengan pengawasan ketat oleh BPOM, dan represif, yang mencakup gugatan perdata dan sanksi administratif. Kasus ini menyoroti kelemahan pengawasan BPOM, meskipun regulasi yang ada sudah mengatur tanggung jawab produsen dan distribusi obat. Upaya kolaboratif antara BPOM, produsen, dan lembaga penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait obat sirup berbahaya melibatkan perlindungan preventif dan represif. BPOM harus memperkuat pengawasan dengan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen perlu disempurnakan, dan penegakan hukum harus lebih tegas, termasuk memberikan akses mudah untuk ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan. Kata kunci: Perlindungan hukum, BPOM, obat sirup, pengawasan.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	14 Apr 2025 06:24
Last Modified:	14 Apr 2025 06:24
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10441

Actions (login required)

View Item