URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT PRESIDEN

SA’DIYAH, NANDA KHALIMATUS (2025) URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT PRESIDEN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text BAB I dan II (Nanda Khalimatus Sa'diyah 5121600176 skripsi) - liliy 1230.pdf Download (702kB)
	Text BAB III dan IV (Nanda Khalimatus Sa'diyah 5121600176 skripsi) - liliy 1230.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Daftar pustaka dan lampiran Skripsi Nanda Khalimatus Sa'diyah - liliy 1230.pdf Download (216kB)

Abstract

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomer 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Revisi Undang-Undang ini menuai banyak kontroversi karena proses revisinya yang terbilang cepat dan poin-poin perubahannya yang kontroversional, sehingga urgensi pembentukannya dipertanyakan oleh publik. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Penasihat Presiden Yang Sebelumnya. (2) Untuk Mengetahui Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukannya evaluasi terhadap Dewan Pertimbangan Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan relevansinya sebagai lembaga penasihat Presiden. Pemerintah disarankan untuk mengatur jumlah anggota secara bijak untuk menghemat anggaran, memastikan anggota yang dipilih kompeten dan professional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Dewan Pertimbangan Republik Indonesia juga perlu terlibat aktif pada kegiatan kenegaraan untuk memberikan nasihat yang lebih akurat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi lembaga lain dengan fungsi yang hampir sama agar mencegah tumpang tindih wewenang serta menciptkan sistem kerja yang lebih efisien dan efektif. Berdasarkan Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Wantimpres RI, Lembaga, Penasihat, Presiden.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	15 Apr 2025 02:10
Last Modified:	15 Apr 2025 02:10
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10463

Actions (login required)

View Item