DAMPAK HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ASUH ANAK KANDUNG DI KABUPATEN TEGAL

Jauza, Amalia Salma (2025) DAMPAK HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ASUH ANAK KANDUNG DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SKRIPSI BAB 1-2 - Amalia Salma.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB 3-4 - Amalia Salma.pdf Restricted to Repository staff only Download (574kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Amalia Salma.pdf Download (452kB)

Abstract

Pernikahan yang berakhir pada perceraian tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi anak juga memperoleh dampak dari adanya perceraian, bahkan keluarga yang tidak harmonis saja berdampak terhadap menurunnya kesehatan mental anak, apalagi sampai pada tahap perceraian, seorang anak bisa saja mengalami depresi dan keterasingan yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan unutk: (1) untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak asuh anak kandung dalam perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, (2) Untuk menganalisis dampak hukum perceraian perkawinan terhadap hak asuh anak kandung di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research), pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tipe hasil putusan dan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan data, observasi dan wawancara, selain itu menggunakan penelusuran online pada website internet dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu kecuali ada alasan tertentu yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan hak asuh anak, antara lain usia anak, kedekatan emosional, kemampuan finansial, akhlak dan moralitas orang tua, serta kemampuan mendidik. Jika kedua orang tua dianggap tidak mampu, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) secara hukum berada pada ibu, kecuali jika terdapat kondisi khusus yang menyebabkan ibu tidak layak untuk mengasuh. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibu, dengan tetap memperhatikan pertimbangan hakim. Dampak hukumnya selain orang tua tidak memberi nafkah juga dapat menyebabkan trauma pada anak, seperti ketakutan menjalin hubungan di masa depan, perasaan tidak aman, dan masalah emosional lainnya. Hal ini terkadang menimbulkan tekanan emosional pada anak karena harus memilih antara kedua orang tua. Anak mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan sosial karena kehilangan figur keluarga yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa , akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak Kandung

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	22 Apr 2025 02:57
Last Modified:	22 Apr 2025 02:57
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10540

Actions (login required)

View Item