AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMERIKSAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

HARYONO, DJATMIKO TEGUH (2025) AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMERIKSAAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text DJATMIKO TH_5121600254 + COVER + BAB I + BAB II - Djatmiko Teguh Haryono.doc Download (654kB)
	Text DJATMIKO TH_5121600254 + BAB III + BAB IV - Djatmiko Teguh Haryono.doc Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text DJATMIKO TH_5121600254 +DAFTAR PUSTAKA + LAMPIRAN - Djatmiko Teguh Haryono.doc Download (45kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama berupa dokumen hukum seperti putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MKMK berimplikasi signifikan pada aspek kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, integritas kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan etik. Secara hukum, meskipun pelanggaran etik terbukti, substansi putusan perkara tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding). Namun, pemberhentian hakim yang terlibat menunjukkan bahwa MKMK memiliki peran penting dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan etik yang lebih komprehensif dapat menyebabkan potensi terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan etik melalui revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik Hakim Konstitusi dan peningkatan transparansi proses pemeriksaan MKMK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pengawasan hukum dan etik di Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tertinggi di Indonesia. Kata kunci: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, akibat hukum, integritas hakim.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	18 Jun 2025 01:25
Last Modified:	18 Jun 2025 01:25
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10675

Actions (login required)

View Item