AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN NOMOR 21/PDT.G/2019/PN.SLW

Mugiarsih, . (2020) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN NOMOR 21/PDT.G/2019/PN.SLW. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Mugiarsih 5116500125.pdf Restricted to Repository staff only Download (799kB)

Abstract

ABSTRAK Mugiarsih. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw.Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari perikatan, perjanjian pengikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Praktek perjanjian jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah, 2) mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (libraryresearch) dengan pendekatan penelitian normatif.Sumber data yaitu berasal dari data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan pembatalan jual beli tanah pada perjanjian jual beli pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw didasarkan pada Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, karena SHM Nomor: 3588 atas nama H. Said Bin Wata berada dalam penguasaaan Tergugat III dan tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan hingga Hj. Rugayah telah meninggal dunia pada tahun 2018 Penggugat juga tidak mendapatkan sertifikat tersebut. Akibat pembatalan perjanjian jual beli antara penggugat dengan Hj. Rugayah (almarhum) pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, yaitu Para Tergugat sudah sepatutnya mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Karena Hj. Rugayah telah meninggal pada tahun 2018 maka secara otomatis harta peninggalan Hj. Rugayah akan turun kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Rugayah yaitu Para Tergugat. Kata Kunci:Akibat hukum, pembatalan, dan jual beli. ===================================================================================================== ABSTRACT Mugiarsih. Legal Consequences of Cancellation of Land Purchase Agreement on Decision Number 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. A sale and purchase agreement is a legal act that precedes the process of transferring land rights. As a form of engagement, the binding agreement for the sale and purchase of land contains the rights and obligations of the parties that made it. The practice of buying and selling agreements is possible to be canceled unilaterally by one of the parties or by agreement of both parties. Even the binding agreement on the sale and purchase of land can also be canceled by a court decision. The purpose of this study is to: 1) describe the legal protection for the parties in the implementation of the land purchase agreement, 2) examine the legal consequences of the cancellation of the land purchase agreement in Decision Number 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. This research is a library research with a normative research approach. The data source is derived from secondary data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis in this study was carried out in a normative qualitative manner. The results of the study concluded that the legal basis for the judge in deciding the cancellation of the sale and purchase of land in the sale and purchase agreement in case number 21/Pdt.G/2019/PN.Slw was based on Article 1266 of the Civil Code which states that the invalidation conditions are considered always included in a mutual agreement , if said one of the parties does not fulfill its obligations, because SHM Number: 3588 on behalf of H. Said Bin Wata is under Defendant III and is not willing to hand it over to the Plaintiff and until Hj. Rugayah died in 2018 The plaintiff did not get the certificate either. As a result of canceling the sale and purchase agreement between the plaintiff and Hj. Rugayah (deceased) in case number 21/Pdt.G /2019/PN.Slw, namely the Defendants should properly return the plaintiff's money in the amount of Rp. 162,500,000 (one hundred sixty two million five hundred thousand rupiah). This is in accordance with the provisions of Article 1100 of the Civil Code which states that "heirs who have agreed to receive an inheritance must participate in the payment of debts, testaments and other burdens, in proportion to what each inheritance receives." . Rugayah had died in 2018 then automatically the Hj. Rugayah will descend to his children as the legal heirs of Hj. Rugayah, the Defendants. Keywords: Legal consequences, cancellation, and buying and selling

Actions (login required)

View Item