ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

khuseri, mohamad feri (2020) ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text tugas akhir (skripsi) (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Mohamad Feri Khuseri. ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 39/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Smg. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020. Tindak pidana korupsi saat ini menjadi perhatian seluruh dunia. khususnya Indonesia yang bertalian dengan perkembangan praktik kekuasaan negara yang lekat dan mendaur-ulang dirinya di dalam sistem yang korup. Terdakwa tindak pidana korupsi divonis masih kurang maksimal. Hal ini sangat disayangkan mengingat korupsi adalah kejahatan yang berat dan harus diperangi disemua lini. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan nomor 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg di Pengadilan Negeri Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupi pada putusan nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa EDY MARYANTO, SE bin SUKARDI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) LOH JINAWI telah menyalahgunakan kewanangannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 149.913.450. (2) Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menilai Terdakwa telah terbukti menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melihat alat buktinya. Serta melihat keadaan Terdakwa terkait hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa. Sehingga Majelis hakim memberikan putusan kepada terdakwa pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pemidanaan, Putusan, Tindak Pidana Korupsi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ABSTRACT Mohamad Feri Khuseri. ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION FOLLOWS BASED ON THE DECISION OF THE COURT OF SEMARANG NUMBER 39/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Smg. Skripsi. Tegal: Study Program Faculty of Law Pancasakti University, Tegal, 2019. Corruption is now a concern of the world. Especially Indonesia which is related to the development of close state power practices and recycling itself in a corrupt system. Defendants of corruption convicted are still not optimal. It is unfortunate considering that corruption is a serious crime and must be fought on all fronts. The purpose of this study: (1)To find out the process of imposing corruption number 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg in District Court Semarang City. (2) To find out the judge's considerations in dropping criminal offenses against criminal acts of corruption number 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg in District Court Semarang City. This study uses normative legal research methods or also known as doctrinal law research. The results of this study indicate (1) The defendant's actions are appropriate Article 3 Jo. Article 18 Section (1) alphabets a and b Jo. Article 18 Section (2) and (3) Legal of Corruption number 31 1999 TH Eradication as amended by Legal of Corruption number 20 2001TH About Changes Above Legal of Corruption number 31 1999 TH. Defendant EDY MARYANTO, SE bin SUKARDIas chairman Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) LOH JINAWI have misused their authority with the aim of personal interests that could endanger the country's finances of Rp 149.913.450. (2) The Judges in their verdict had assessed that the Defendant had been convicted of committing a criminal act of corruption when he saw the evidence.As well as seeing the situation of the defendant related to matters that alleviate and aggravate the Defendant. So the Panel of Judges gave a decision to the criminal defendant against the Defendant with imprisonment for 2 (two) years, and a fine Rp. 50.000.000,00. Bsaed in the result of this study are expected to be material information and enter for college students, academics, practitioner and all parties in need in at the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. Keywords : Punishment, decision, corruption

Actions (login required)

View Item