TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Iskandar, Yusuf (2020) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Yusuf Iskandar 5116500226.pdf Restricted to Repository staff only Download (916kB)

Abstract

ABSTRAK Iskandar, Yusuf. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah. Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia, 2) mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data utama penelitian adalah data sekunder barupa bahan hukum bukan data atau fakta sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara library research meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan dan dianalisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perjanjian, Pra Nikah, dan Perdata. ===================================================================================================== ABSTRACT Iskandar, Yusuf. Juridical Review of Pre-Marriage Agreements in Civil Law in Indonesia. Skripsi. Tegal. Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2019. Marriage between a man and a woman has both physical and mental consequences on their families, society and the assets obtained between them both before and during the marriage. There are times when a prospective spouse before stepping into the marriage level makes a marriage agreement or prenuptial agreement. The purpose of this study is to: 1) describe the legal provisions of prenuptial agreements in civil law in Indonesia, 2) determine the legal consequences of marital assets from prenuptial agreements. This research is a library research with a normative juridical research approach. The main data source of research is secondary data such as legal material, not data or social facts. Data collection methods in this study were carried out by means of library research including document studies and literature studies and analyzed with qualitative normatives. The results of the study concluded that the provisions of the law of prenuptial agreements in civil law in Indonesia are regulated in the Civil Code Article 139-154. According to the Civil Code that a marriage agreement must be made with a notarial deed held before the marriage. The form of this marriage agreement includes a marriage agreement with a profit and loss togetherness, a marriage agreement with a joint yield and the elimination of the togetherness of assets. The agreement cannot be ratified if it violates the legal, religious and moral boundaries. The agreement is valid since the marriage took place. During the marriage the agreement cannot be changed, except if from both parties there is an agreement to amend and the change is not detrimental to the third party. Legal consequences for marital property from prenuptial agreements, namely agreements to bind the husband and wife, agreements to bind third parties concerned, and agreements can only be changed with the agreement of both the husband and wife, and do not harm the interests of third parties, and are endorsed by employees marriage registrar. A marriage agreement that fulfills the conditions regarding the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code and special conditions according to Article 29 of Law Number 1 of 1974, (has been ratified by the marriage registrar) must be considered valid according to the law for the parties to the party promise me. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Agreement, Pre-Marriage, and Civil.

Actions (login required)

View Item