TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PERKAWINAN SIRRI DENGAN WALI MUHAKKAM PADA PUTUSAN NOMOR 130/PDT.P/2019/PA.BBS

Prayitno, Dedi (2020) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PERKAWINAN SIRRI DENGAN WALI MUHAKKAM PADA PUTUSAN NOMOR 130/PDT.P/2019/PA.BBS. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Dedi Prayitno 5116500242.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)

Abstract

ABSTRAK Prayitno, Dedi. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Sebuah pernikahan tanpa seizin wali maka hukum pernikahanya tidak sah atau batal, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan kurangnya syarat sahnya menjadi wali, maka wali nasab berhak mewakilkan perwaliannya pada orang lain. Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh (sah) menikahkan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis keabsahan perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dan mengetahui kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali muhakkam pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pernikahan sirri dengan wali muhakkam antara Pemohon I dan Pemohon II pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs dinyatakan sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Wali muhakkam bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Kedudukan anak dalam perkawinan sirri dengan wali Muhakkam pada putusan nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah anak sah. Perkawinan sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan dan anak sebagai akibat dari perkawinannya tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat menimbulkan banyak masalah. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama atau dengan mengajukan permohonan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak serperti pada perkara perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs terkait dengan kedudukan anak. Kata Kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Sirri, dan Wali Muhakkam. ===================================================================================================== ABSTRACT Prayitno, Dedi. Juridical Review of the Position of Sirri's Marriage Children with the Mayor of Muhakkam in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. A marriage without the guardian's permission then the marriage law is invalid or null, but if the guardian for the bride cannot be a guardian due to her lack of legal requirements to be a guardian, then the nasab trustee has the right to represent her guardianship to someone else. The role of religious leaders in this context is transformed into a trustee who is believed to be allowed to (legally) marry the surrounding community. This study aims to examine the legal validity of Sirri marriage with muhakkam guardians in Decision Number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs and determine the position of children in Sirri marriage with muhakkam guardians in Decision Number 130/Pdt.P/ 2019/PA.Bbs The type of research used is library research with a normative legal research approach. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. The method of data analysis uses descriptive qualitative analysis. The results of this study can be concluded that Sirri marriage with guardian muhakkam between Petitioner I and Petitioner II in decision number 130/Pdt.P/2019/ PA.Bbs was declared valid. Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Jo. Article 7 paragraph (3) letter (e) Compilation of Islamic Law in Indonesia. Muhakkam's guardian is named Ust. H. Umar, an Islamic religious leader from Gebang Village, Gebang District, Cirebon Regency, because the biological father of Petitioner II had died and no other religious guardians were allowed in the opinion of the scholars. The position of the child in the Sirri marriage with the guardian of Muhakkam in decision number 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs is a legitimate child. Sirri marriage when viewed in terms of state law shows a marriage that has no legal protection because it is not recorded by the Registrar of Marriage, so the couple does not have a marriage certificate. The absence of this marriage certificate, causes the couple to not have authentic evidence about the marriage. This means that women and children as a result of their marriages do not have legal protection which can cause many problems. Settlement of problems arising from Sirri marriages can be resolved by submitting an application for the determination of marriage (Isbat Nikah) in the Religious Court or by submitting a request for determination in the case of the Origin of the Child as in case No. 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs related to the position child. Keywords: Child Position, Sirri Marriage and Muhakkam Guardian.

Actions (login required)

View Item