TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016

Iswandi, Erick (2020) TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
ERICK ISWANDI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum Perlindungan Konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Salah satu sengketa konsumen adalah yang terjadi antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane yang diselesaiakan melalui jalur litigasi dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen dan mengetahui putusan hakim antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka putusan BPSK dalam perkara aquo harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. ===================================================================================================== ABSTRACT The Consumer Protection Law is an interesting issue and is a concern of the Government of Indonesia. Consumer Protection explains that consumer rights include the right to comfort, security and safety in consuming goods and or services; the right to choose goods and or services and to obtain said goods and or services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised; the right to be treated or serviced properly and honestly and not discriminatory, the right to get compensation, compensation and or replacement, if the goods and or services received are not in accordance with the agreement or not as intended; etc. One of the consumer disputes is what happened between PT Bank Danamon, Tbk and Indra Lesmana Pane, which was settled through litigation with the decision of the Panel of Judges at the Rantau Prapat District Court. This study aims to determine the resolution of consumer disputes and determine the judge's decision between PT Bank Danamon, Tbk and Indra Lesmana Pane in the Rantau Prapat District Court. The results of this study indicate that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is not authorized to examine and adjudicate the Aquo case, so the decision of the BPSK in the Aquo case must be canceled and has no legal force.

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Erick Iswandi
Date Deposited: 17 Feb 2020 09:02
Last Modified: 10 Jan 2023 06:23
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1242

Actions (login required)

View Item View Item