DASAR HUKUM PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Cahyani, Meydifa Ezri (2020) DASAR HUKUM PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI Meydifa Ezri Cahyani.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Meydifa Ezri Cahyani, 5116500122. DASAR HUKUM PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (The Justification Of The Mediation Alternative Application The Case Of Traffic Accident)”. Skripsi. Tegal, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Polemik penetapan status hukum seseorang menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas, telah banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Dalam kasus Lanjar Sriyanto, warga Karanganyar, Jawa Tengah, juga diadili dan ditahan akibat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, Saptaningsih. Di Pengadilan Negeri Karanganyar, Lanjar tetap dinyatakan bersalah kendati tidak ditahan. Saat kejadian, Lanjar memboncengkan anak dan istrinya. Mereka terjatuh saat menabrak mobil yang berhenti mendadak. Saat terjatuh itulah, istrinya terlindas mobil yang belakangan diketahui milik polisi yang bertugas di Ngawi. Tujuan meneliti permasalahan di atas adalah : untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dan untuk mengetahui alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis hukum. Ketentuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditentukan di dalam Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312. Dalam pertanggungjawaban ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membedakan dalam kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Dari segi tujuan pemidanaan, pidana penjara dalam kecelakaan lalu lintas tidak menimbulkan efek jera dan prevensi, untuk itu perlu adanya sanksi alternative lain selain pidana penjara dalam kecelakaan lalu lintas. Landasan hukum penerapan alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tegal Kota, berdasarkan : Yurisprudensi Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap “ rechmatig “ (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang –undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang–undang. Kebiasaan masyarakat, yaitu praktek sehari-hari dalam kenyataan di lapangan pada saat kedua belah pihak telah bersepakat penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan cara kekeluargaan yang disertai dengan adanya persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dianggap sebagai salah satu penyelesaian secara sosiologis yuridis diantara korban/keluarganya dengan tersangka/keluarganya. Kata kunci : Dasar hukum, mediasi, laka lantas ===================================================================================================== ABSTRACT Meydifa Ezri Cahyani, 5116500122. The Justification Of The Mediation Alternative Application The Case Of Traffic Accident. Skripsi. Tegal, Law Studies Program Faculty of Law University of Pancasakti. The polemic on determining a person's legal status to be a suspect in a traffic accident case, has caused a lot of debate pros and cons in the community. In the Lanjar Sriyanto case, a resident of Karanganyar, Central Java, was also tried and detained due to an accident that claimed the life of his wife, Saptaningsih. At the Karanganyar District Court, Lanjar was still found guilty despite not being detained. During the incident, Lanjar gave a ride to his wife and children. They fell when they hit a car that stopped suddenly. When he fell, his wife was crushed by a car that was later found to be owned by the police on duty in Ngawi. The purpose of examining the above problems is: to find out the legal provisions in the settlement of traffic accident crimes, and to find out alternatives to the settlement of traffic accident crime in the Tegal City Police jurisdiction. This type of research is normative legal research with a statutory approach with descriptive-prespective characteristics that are sourced from secondary data, including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis. Legal provisions in the settlement of traffic accident in Law Number 22 Year 2009 are determined in Article 310, Article 311, Article 312. In this responsibility, Law Number 22 Year 2009 distinguishes in the violation category and the crime category. In terms of criminal purpose, imprisonment in a traffic accident does not cause a deterrent and prevention effect, for this reason there is a need for alternative sanctions other than imprisonment in a traffic accident. The legal basis for implementing alternative solutions to the settlement of traffic accidents in the area of Tegal City Police, based on: Jurisprudence of Arrest Hoge Raad on March 19, 1917 which stipulates that an action can be considered "rechmatig" (legitimate according to law) even without special authorization. by law provided that it is based on obligations under the law. The community's habit, which is daily practice in reality on the ground when both parties have agreed on the settlement of a traffic accident by means of a family that is accompanied by the conditions agreed upon by both parties, is considered as one of the juridical sociological solutions between victims / his family with the suspect / his family. Keywords: Legal basis, mediation, then

Actions (login required)

View Item