PENERAPAN GUGATAN LEGAL STANDING DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2019/PN TGL.

Puggala, Putu Arya (2020) PENERAPAN GUGATAN LEGAL STANDING DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SENGKETA UTANG PIUTANG PADA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2019/PN TGL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 01. Putu Arya P..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Puggala, Putu Arya. Penerapan Gugatan Legal Standing dalam Hukum Perlindungan Konsumen Sengketa Utang Piutang pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. Legal standing telah diakui dalam beberapa undang-undang di Indonesia namun prosedur atau hukum acaranya legal standing belum diatur baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan Mahkamah Agung sekalipun. Secara materiil hukum nasional telah mengatur gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi (legal standing), namun hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materiil tersebut belum diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen sengketa utang piutang dan pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pada putusan No. 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen sengketa utang piutang pada putusan No. 19/Pdt.G/2019/PN Tgl didasarkan pada Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengajuan gugatan dilakukan Yapeknas Kabupaten Tegal karena menerima pengaduan masyarakat sebagai Debitur PT BRI Cabang Tegal yang hak-haknya dilanggar oleh tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e). Pertimbangan hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada putusan No. 19/Pdt.G/2019/PN Tgl merujuk Yurisprudensi tetap yaitu Nomor 1/Yur/Perkons/2018 bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 199/SPK.3.2/ SD/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Hak Gugat (legal standing) LPKSM, Yapeknas bertindak sebagai subjek penggugat bukan bertindak untuk dan atas nama konsumen (mewailiki konsumen). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Legal Standing, Perlindungan Konsumen, dan Utang Piutang. ===================================================================================================== ABSTRACT Puggala, Putu Arya. Application of Legal Standing Lawsuit in the Consumer Protection Law of Debt Debt Disputes in Decision Number 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2020. Legal standing has been recognized in several laws in Indonesia, but the procedure or the law of its legal standing has not been regulated either in laws, government regulations or even the Supreme Court regulations. Materially, national law regulates class actions and organizational standing (legal standing), but the procedural law designated as formal law that maintains the material law has not been regulated. This study aims to determine the application of the legal standing lawsuit in consumer protection law for debt disputes and the judge's consideration that the plaintiff's claim cannot be accepted in decision No. 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. The type of research used is library research. The data source used is secondary data with the method of collecting documentation data and library research. The data obtained were analyzed normatively qualitatively. The results of the study concluded that the application of a legal standing lawsuit in the consumer protection law for debt disputes in decision No. 19/Pdt.G /2019/PN Tgl is based on Article 46 paragraph 1 letter (c) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The filing of the lawsuit was carried out by Yapeknas Tegal Regency because it received complaints from the public as a Debtor of PT BRI Tegal Branch whose rights were violated by the defendant based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 letter (e). The judge's consideration stated that the Plaintiff's claim could not be accepted in decision No. 19/Pdt.G/2019/PN Tgl referring to the permanent Jurisprudence Number 1/Yur/Perkons/2018 that disputes arising from financing and credit agreements with both mortgage and fiduciary rights are not subject to the Consumer Protection Act and the Directorate General of Standardization Letter and Consumer Protection No. 199/SPK.3.2/SD/5/2013 dated 29 May 2013 concerning LPKSM's legal standing, Yapeknas acts as the plaintiff's subject rather than acting for and on behalf of the consumer (certifying consumers). Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Legal Standing, Consumer Protection, and Accounts Payable.

Actions (login required)

View Item