PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDITDENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl)

Rosianto, Hendri (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDITDENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 01. Hendri Rosianto.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Rosianto, Hendri. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. Risiko yang umumnya merugikan kreditur perlu diperhatikan pihak bank, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan asas-asas perkreditan bank yang sehat. Proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada putusan nomor. 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl, (2) mengkaji akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber datanya adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada putusan nomor. 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl yaitu eksekusi atas objek hak tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dan mengambil hasil pelelangan umum tersebut sebagai pelunasan piutang; 2) Akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl yaitu sesuai dengan hasil putusan hakim, yaitu: Mewajibkan debitur untuk membayar denda sesuai dengan isi Perjanjian Kredit; Debitur harus membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 165.995.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan seketika lunas; dan Debitur harus mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atas jaminan hak tanggungan. Akibat hukum debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 21 UUHT yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit atau wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, dan Hak Tanggungan ===================================================================================================== ABSTRACT Rosianto, Hendri. Legal Protection for Creditors in Credit Agreements with Guaranteed Mortgage (Case Study Case Decision Number 27/Pdt.G/2019/ PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2020. The risks that generally harm the creditor need to be considered by the bank, so that in the process of giving credit it requires the bank's confidence in the ability and ability of the debtor to repay debts and pay attention to sound bank credit principles. The process of granting credit, it often happens that the creditor is harmed when the debtor is in default, so we need a legal rule in the imposition of mortgage rights as stipulated in a credit agreement. This study aims to: (1) describe the legal protection for creditors in credit agreements with guaranteed mortgage rights in the decision number 27/Pdt.G/ 2019/PN.Tgl, (2) examines the legal consequences of defaulting debtors in credit agreements with guaranteed mortgage rights in decision number 27/Pdt.G/2019/ PN.Tgl. The type of research used is library research. The data source is secondary data with the method of collecting documentation data and library research. Data analysis method used is a qualitative method that is analyzed normatively qualitatively. The results of the study concluded that: 1) Legal protection for creditors in credit agreements with guaranteed mortgage rights at the decision number. 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl, namely the execution of the object of mortgage according to the provisions of Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Land Related Objects, the Creditor as the holder of the mortgage rights has the right to sell the object of the mortgage right through a public auction and take the results of the public auction as payment of the receivables; 2) The legal consequences of the debtor default in the credit agreement with guaranteed mortgage in decision number 27/Pdt.G/2019/PN.Tgl, the debtor must pay the remaining loan amounting to Rp. 165,995,000.00 to the Plaintiff in cash and immediately paid off; and the debtor must vacate and submit voluntarily to the plaintiff for guarantee of mortgage rights. The legal consequences of debtor defaults in the Credit Agreement with Guaranteed Underwriting Rights have been regulated in Article 21 of the UUHT which states that if the Underwriter is declared bankrupt or default, the Underwriting Right Holder is still authorized to exercise all the rights he obtained according to the provisions of the law. Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, and Mortgage Rights

Actions (login required)

View Item