ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN

M. ALVIN, FAUZI (2020) ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ANAK SEBAGAI KORBAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text skripsi m alvin fauzi (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Maraknya tindak pidana yang korbannya adalah anak menjadi suatu bentuk perhatian pemerintah, terkhususnya pemerintah daerah yang memeliki peran penting. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan contoh regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan perlindungan anak dan mengurangi tindak pidana yang sasarannya adalah anak di kabupaten Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji Kebijakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban serta untuk mengkaji penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana sebagai korban. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana Kebijakan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap kasus tindak pidana anak sebagai korban. Kedua Bagaimana penerapan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap kasus tindak pidana sebagai korban. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam penelitiannya ialah yang pertama, kebijakan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya atau dibisa dikatakan telah sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang tentang hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; penyelenggara perlindungan anak; peran serta masyarakat; forum partisipasi anak; gugus tugas daerah layak anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan, pidana dan penutup. Kedua, peneliti disini menemukan hasil bahwa implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dijalankan oleh terkhususnya SKPD yang ditunjuk, telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan isi Perda tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Anak, Perlindungan

Actions (login required)

View Item