PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

Rezza Galih Prakoso, . (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes No 3/Pid.Sus/2020/PN.Bbs). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text REZZA GALIH PRAKOSO (5117500063) SKRIPSI - Rezza Galih Prakoso.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kasus perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal penting untuk ditinjau karena sering menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, terutama pada kasus pra penempatan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku, karena pra perekrutan yang tidak sesuai prosedur akan mengakibatkan masalah baru pada saat bekerja di luar negeri maupun pada saat pemulangan ke daerah asal. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan ketentuan pidana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dalam hukum pidana di Indonesia. (2) Untuk mengkaji sekaligus mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana penempatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 3 /Pid.Sus/2020/PN.Bbs. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan wawancara, metode analisis data kualitatif, pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, data literatur, kemudian disusun menghasilkan data deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan pidana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu pada BAB IX dalam Pasal 79 – 86 dan Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan melihat fakta-fakta,keterangan saksi dan bukti dipersidangan, dinilai sudah memenuhi Pasal 86 huruf b Jo Pasal 72 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Yaitu dengan pemidanan terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Perekrutan, TKI, Ilegal

Actions (login required)

View Item