PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BENIH LOBSTER

ULFINA NAZIROH, . (2021) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BENIH LOBSTER. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text FILE SKRIPSI ULFINA - Ulfina Naziroh.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ulfina Naziroh. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BENIH LOBSTER. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2021. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan, dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo bukan hanya berdampak pada kerugian negara dan rusaknya moral pengelolaan negara, lebih jauh berdampak pada kehancuran sumber daya perikanan lobster dalam jangka panjang, karena tindakan tersebut merusak upaya pengelolaan perikanan atau regulasi yang dibuat berdasarkan akademis. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi benih lobster. (2) untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi benih lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan (statute Aprroach). Pengumpulan data dilakukan dengan melihat referensi jurnal dan studi pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Edhy Prabowo diyakini jaksa terbukti secara sah menerima uang suap yang totalnya Rp 25,7 miliar dan US$ 77.000 dari pengusaha eksportir benih lobster. 2. Perbuatan Edhy di tetapkan telah melanggar Pasal 12 huruf a jo atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 65 ayat (1) KUHP. Edhy Prabowo di tuntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Korupsi, tindak pidana, penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item