ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

TRESNA NURDIYONO PRATAMA, . (2022) ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. UNSPECIFIED thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Skripsi Lengkap Tresna Fix (Word) - Tresna Nurdiyono Pratama.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Dalam upaya pembaharuan hukum pidana tidak luput dari pembahasan, tetapi, upaya pembaharuan hukum pidana khususnya rumusan pasal yang dikodifikasikan ke dalam Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019 (Rancangan KUHP 2019) dinilai tidak efektif. Alasan dinilai tidak efektif adalah penjatuhan sanksi minimum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dinilai belum memenuhi nilai keadilan. Alasan lain kodifikasi tersebut tidak efektif adalah tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus jika dikodifikasikan maka, akan menjadi tindak pidana umum. Serta dalam penanganannya yang sebelumnya melalui cara khusus mulai dari penyeleidikan, penyidikan sampai dengan proses persidangan menggunakan cara yang berbada, jika dikodifikasikan cara penanganannya akan disamakan dengan penganan tindak pidana umum. Maka peneliti menyarankan agar pengaturan sanksi tindak pidana korupsi tetap diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimaa telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika diperlukan pembaharuan terhadap pengaturan sanksi tindak pidana korupsi maka, di masukan dalam rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain, penegak hukum yang belum konsisten dan kewenangan Lembaga penegak hukum yang tumpang tindih, penerapan sanksi kerugian negara yang belum maksimal, sulitnya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak maksimalnya hukuman pidana pokok berupa denda, tindak pidana korupsi dilakukan secara terstruktur dan adanya intervensi politik, belum efektivnya hukuman pidana denda tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi, dan belum ada ketentuan acara pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kata kunci : pengaturan sanksi, tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana

Actions (login required)

View Item