EKSISTENSI UUPA SEBAGAI UMBRELLA ACT DALAM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

SINTA ISMAWATI, . (2022) EKSISTENSI UUPA SEBAGAI UMBRELLA ACT DALAM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Skripsi Shinta-LENGKAP - sinta ismawati.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)

Abstract

Ismawati Sinta, Eksistensi UUPA Sebagai Umbrella Act Dalam Hukum Pertanahan Nasional, Skripsi : Tegal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui peranan UUPA sebagai Umbrella Act terhadap Hukum Pertanahan Nasional, (2) Untuk menganalisis disharmoni pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang pertanahan. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini, yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu metode yang menggunakan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai dasar atau landasan untuk melakukan analisis permasalahan hukum dan sebagai pelengkap peneliti juga melakukan pengamatan empiris. Hasil penelitian, (1) telah terjadi ketidaksinkronan antara UUPA yang dianggap sebagai undang-undang payung (umbrella act) dengan undang-undang sektoral yang berkaitan pula dengan agraria dan pertanahan. Banyak ketentuan dari beberapa undang-undang sektoral tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam UUPA. Munculnya undang-undang sektoral tersebut lebih menitikberatkan pada arah kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan hanya berpihak pada para pemilik modal (baik investor asing maupun domestik), (2) konsepsi RUU Cipta Kerja rupanya tidak berjalan dengan mulus dikarenakan terjadi pertentangan pendapat antara para pembuat undang-undang dengan rakyat khusunya mengenai pertanahan. UU Cipta Kerja dirasa telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 mengenai kewajiban Negara atas sumber agrarian Indonesia agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui demokrasi ekonomi. Namun disayangkan banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menguatkan hak konstitusi rakyat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat dan produsen pangan kecil yang merasa terkekang dengan diciptakannya undang-undang ini. Kata kunci : Undang-Undang Pokok Agraria, Umbrella Act

Actions (login required)

View Item