BATASAN RUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

Rudi Indrayani, . (2022) BATASAN RUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text TESIS RUDI INDRAYANI - Warjoyo Susilo.docx Restricted to Repository staff only Download (434kB)

Abstract

Peraturan daerah dilihat dari dasar pembentukannya dan materi yang diatur sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup peraturan hukum administrasi. Keberadaan sanksi pidana dalam peraturan daerah hanya untuk memperkuat sanksi administratif. Perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan daerah merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perumusan sanksi pidana dalam peraturan daerah dan kendala penegakan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pidana dalam peraturan daerah masih menekankan pada sanksi pidana pembalasan yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan. Peraturan daerah yang ideal materi muatannya baik perumusan tindak pidana maupun sanksinya merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Muatannya harus memuat kondisi daerah yang bersangkutan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak bertentangan dengan wewenang yang telah diberikan, baik oleh undang-undang atau hukum pidana kodifikasi. Pelanggaran peraturan daerah yang terjadi umumnya terjadi karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Dikenal adanya lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan sanksi pidana pada peraturan daerah. Dapat diketahui permasalahan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal dalam penegakan sanksi pidana pada peraturan daerah. Diantaranya yaitu mengenai kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja, lingkungan yang belum kondusif. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakan sanksi pidana pada peraturan daerah diantaranya yaitu fasilitas atau peralatan dan pemberian hukuman atau efek jera. Kata Kunci: Daerah, Peraturan, Pidana

Actions (login required)

View Item