PENGATURAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Auliya, Shintia (2022) PENGATURAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text daftar isi - Shintia Auliya.docx Download (460kB)
	Text BAB I - Shintia Auliya.docx Download (51kB)
	Text BAB II - Shintia Auliya.docx Download (53kB)
	Text BAB III - Shintia Auliya.docx Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text BAB IV - Shintia Auliya.docx Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Shintia Auliya.docx Download (28kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi, dalam empat ciri klasik negara hukum, terdapat elemen pembatasan kekuasan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan yang didasari oleh undang-undang negara, menurut Montesqiu dalam teorinya trias politika yakni kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penelitian ini bertujuan: (1)Untuk mengetahui Pengaturan hak angket Dewan Perwakilan rakyat (DPR) terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2)Untuk mengetahui Urgensi penataan ulang hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libraryresearch) .Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan studi pustaka dan studi dokumentasi dan dianalisis dengan metode analisi data kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukan bahwa Pengaturan hak angket DPR dan implementasinya sebagai instrument pelaksana fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam mewujudkan konsep checks and balances yang baik, harus senantiasa dijaga agar tidak keluar dari koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, sehingga tidak menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakutas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Hak angket, DPR, KPK, Penataan Ulang

Actions (login required)

View Item