PROBLEMATIKA HUKUM OBJEK PARIWISATA PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

MOHAMMAD ARKHAM ZULQIROM PUTRA, . (2023) PROBLEMATIKA HUKUM OBJEK PARIWISATA PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Cover sampai Bab II Skripsi Arom - M A Zulqirom Putra.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab III sampai Bab IV Skripsi Arom - M A Zulqirom Putra.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text Daftar Pustaka dan Lampiran Arom - M A Zulqirom Putra.pdf Download (625kB)

Abstract

Mohammad Arkham Zulqirom Putra, 5118500289, Problematika Hukum Objek Pariwisata Pada Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Tegal, Pembimbing 1 Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum; Pembimbing 2 Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H Kawasan wisata Guci berada di desa Guci Kecamatan Bumijawa. Kegiatan usaha wisata di obyek wisata guci masih memiliki problematika hukum seperti tempat yang berdekatan di kawasan rawan bencana, perizinan, dan kecelakaan di tempat wisata. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan permasalahan hukum objek pariwisata pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Tegal dan untuk mengkasji penyelasaian hukum terhadap problematika hukum objek pariwisata pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan prilaku masyarakat hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji konsep-konsep hukum normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada sebagai data utama. Kajian konsep hukum normatif dipadukan dengan pendekatan empiris, yaitu melalui kajian fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Tegal). Masih terdapatnya bangunan di kawasan rawan bencana Gunung Slamet, belum adanya perlindungan hukum oleh pengunjung wisata, dan masih terdapat usaha wisata yang belum memiliki izin, maka dalam hal ini diperlukan penegakan hukum yang tegas. Disini yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi adalah aparat penegak hukum serta adanya kordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menyusun Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Perlu dilakukan sinergitas antar instansi dalam upaya penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Hal ini untuk menghindari pemberian sanksi administratif yang bersifat sektoral sesuai dengan kepentingan dan kewenangan satu instansi. Kata kunci: Problematika Hukum, Pariwisata, Kawasan Rawan Bencana

Actions (login required)

View Item