IMPLEMENTASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL DALAM PENERTIBAN PERUNTUKAN TROTOAR DI WILAYAH PASAR BANJARAN

Khomisyah, Siti (2020) IMPLEMENTASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL DALAM PENERTIBAN PERUNTUKAN TROTOAR DI WILAYAH PASAR BANJARAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Skripsi Siti Khomisyah 1.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Siti Khomisyah, IMPLEMANTASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL DALAM PENERTIBAN PERUNTUKAN TROTOAR DI WILAYAH PASAR BANJARAN.Skripsi. Tegal: Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2019. Sarana jalan merupakan sesuatu yang vital karena sarana jalan sangat mendukung perkembangan suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang, dan jasa sehingga kegiatan perekonomian wilayah tersebut menjadi lebih lancar.Salah satu manfaat dari adanya sarana jalan (trotoar).Penyalahgunaan fungsi trotoar biasa terjadi di jalan dengan area komersial atau niaga, yang menjadi pusat keramaian, dii beberapa titik di Kabupaten Tegal seringkali kita temui penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir, tempat berjualan dan sebagainya. Penyalahgunaan fungsi trotoar akan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna jalan maupun bagi kota itu sendiri. Penelitian ini bertujua (1) Untuk mengetahui Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam penertiban pedagang di wilayah Pasar Banjaran untuk mengembalikan trotoar pada fungsinya; (2) Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penertiban pedagang yang menggunakan trotoar di wilayah Pasar Banjaran.Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yiatu pendekatan secara mendalam dan hasil pengamatan, wawancara dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai adalah pemerintahan Kabupaten Tegal dalam penyertaan modal terhadap bank lokal dilakukan secara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat merasakan keamanan dari kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan.Begitu juga dengan otonomi daerah dengan peraturan pemerintah yang ada maka dengan leluasa memberikan modal jangka panjangnya. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya evaluasi yang leibh cermat dan komprehensif antara pengendalian pemerintah atas keberadaan BUMD. Kata kunci : implementasi, dinas perhubungan, trotoar

Actions (login required)

View Item