ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN : 12/Pdt.P/2024/PN Slw dan 34/Pdt.P/2024/PN.Unr)

Cokro Kusumo, S.H., . (2024) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KOMPARASI PUTUSAN : 12/Pdt.P/2024/PN Slw dan 34/Pdt.P/2024/PN.Unr). Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB II - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III - BAB IV - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (17kB)

Abstract

Cokro Kusumo. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata (Studi Komparasi Putusan : 12/Pdt.P/2024/Pn Slw dan 34/Pdt.P/2024/Pn.Unr). Tesis. Tegal : Program Studi Magister, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. 2024. Nama adalah identitas penting yang mencerminkan jati diri, asal-usul, dan budaya seseorang. Perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan memiliki implikasi signifikan terhadap hak dan kewajiban. Proses ini harus mengikuti prosedur hukum yang ketat untuk pengakuan sah dan berdampak pada status perdata dan hak waris. Perbedaan nama dalam dokumen sering muncul karena faktor administratif, hukum, atau sosial. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mengacu pada perundang-undangan dan hukum tertulis, menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan penelitian meliputi statute approach untuk menelaah regulasi relevan, dan case approach untuk menganalisis kasus hukum dengan putusan tetap. Data sekunder mencakup buku hukum, jurnal, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus, dan ensiklopedia hukum, dengan data utama meliputi UUD NKRI tahun 1945, KUHPerdata, KUHAPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehaikan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dan peraturan lainnya. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perbandingan putusan antara Pengadilan Negeri Slawi dan Pengadilan Negeri Ungaran menunjukkan perbedaan dalam penanganan penyelarasan identitas dokumen. Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Slw ditolak. Sebaliknya, dalam Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Unr dikabulkan. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis, serta memastikan konsistensi identitas dalam dokumen resmi. Kata Kunci : Perubahan Nama, Pertimbangan Hakim, Perdata

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	24 Dec 2024 07:24
Last Modified:	24 Dec 2024 07:24
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9984

Actions (login required)

View Item