PROYEKSI PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

ANINDITA PRISCILIA TORIQ, . (2024) PROYEKSI PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB II - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text BAB III - BAB IV - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (17kB)

Abstract

Pelaksanaan Pengembalian aset merupakan suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, kepada Negara korban tindak pidana korupsi. Gunal memperkuatl regulasil perampasanl asset yang telah ada,l muncull RUUl Perampasanl Aset yang ditujukanl untukl mengejarl asetl hasill kejahatan,l bukanl terhadapl pelakul kejahatan.l Denganl demikian,l keberadaanl RUUl Perampasanl Asetl inil telahl mengubahl paradigmal daril hukuml pidanal mulail daril yangl palingl tradisional,l yaknil untukl menimbulkanl efekl jeral denganl suatul pembalasanl (retributionist),l bahkanl yangl palingl mutakhirl sekalipun,l yaknil rehabilitasil (rehabilitationist). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasil pengembalianl asetl dalaml Rancangan Undang-Undang perampasanl aset serta untuk menganalisis prospekl pengembalianl asetl hasill tindakl pidanal korupsil dalaml Rancangan Undang-Undang perampasanl aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya RUU Perampasan Aset menjadi peluang dalam memberantas korupsi di Indonesia, karena dalam hal ini pengembalian aset yang saat ini berlaku dalam sistem hukum di Indonesia masih konvensional, sehingga sulit apabila digunakan untuk melakukan upaya perampasan aset yang efektif. Selain itu, meski terdapat tantangan dalam pengesahan RUU Perampasan Aset, terdapat pula dasar yang merupakan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam hal ini didasari beberapa hal diantaranya ratifikasi UNCAC, perkembangan jenis tindak pidana ekonomi, dan mekanisme perampasan aset yang belum memadai. Kata Kunci : Bantuan Timbal Balik, Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	24 Dec 2024 07:24
Last Modified:	24 Dec 2024 07:24
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9985

Actions (login required)

View Item