TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT IBADAH

TRIONO, . (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT IBADAH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SEKRIPSI_TRIONO_BAB 2 - Adv.DenCokyLaw,SH..docx Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text SEKRIPSI_TRIONO_BAB 3 - 4 - Adv.DenCokyLaw,SH..docx Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text SEKRIPSI_TRIONO_DAFTAR PUSTAKA - Adv.DenCokyLaw,SH..docx Download (51kB)

Abstract

Triono. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Ibadah. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2023. Kampanye merupakan kegiatan komunikasi untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas tujuannya dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan. Namun banyak oknom-oknum tertentu baik pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran seperti melakukan kampanye di tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaksanaan kampanye di tempat ibadah dan mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah pada putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif secara deskriptif dan disimpulkan dengan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum pidana terkait pelaksanaan kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 490 sampai dengan Pasal 495 dan Pasal 521 sampai dengan Pasal 524. Kampanye di tempat ibadah oleh siapa pun itu adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf (h) dan diancam dengan pidana pada Pasal 521 undang-undang tersebut. Namun larangan tersebut ada dispensasi, yaitu tempat ibadah dapat digunakan (oleh peserta pemilu) jika terpenuhi dua syarat, yakni pertama tidak menggunakan atribut kampanye, kedua atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah pada putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh sudah tepat karena penerapan pasal-pasal yang di dakwakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 521 undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian inim diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Kampanye, Pemilihan Umum, dan Tempat Ibadah.

Actions (login required)

View Item