PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP KREATOR REMIX YANG MENGUBAH LAGU TANPA IJIN PENCIPTA

Ahmad Habibi, . (2024) PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP KREATOR REMIX YANG MENGUBAH LAGU TANPA IJIN PENCIPTA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text COVER - BAB 2 HBB - Ahmad Habibi.docx Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text BAB 3-4 HBB - Ahmad Habibi.docx Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA HBB - Ahmad Habibi.docx Download (20kB)

Abstract

Remix lagu merupakan karya cipta baru yang dihasilkan dari aransemen ulang sebuah lagu yang sudah ada. Dalam perkembangannya, remix lagu semakin populer, terutama di kalangan anak muda. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi yang memudahkan proses produksi remix lagu. Namun, meremix musik juga menimbulkan masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa remix musik pada dasarnya adalah penggunaan materi berhak cipta yang dibuat oleh orang lain. Siapapun yang ingin meremix sebuah lagu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari artis dan/atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam proses penelaahan penelitian. Metode pengumpulan data berikut ini digunakan dalam penelitian ini: Semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, jurnal, dan literatur tentang topik hukum, disebut sebagai studi dokumen atau literatur. Temuan studi ini menunjukkan bahwa Indonesia mendasarkan undang-undang yang mengatur hak cipta lagu pada undang-undang yang mengatur hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 berisi hak moral, seperti kemampuan untuk mempertahankan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan penggunaan publik atas karyanya atau menghapusnya, serta penerapan sanksi hukum terhadap pencipta remix yang mengubah lagu tanpa persetujuan pencipta. Pengaransemenan ulang sebuah musik dikenal dengan istilah remix, dan hal ini melanggar hak ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta lagu sebagai upaya untuk melindungi hak cipta. Ada dua jenis sanksi hukum: pidana dan perdata. Pasal 123, 124, dan 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hukuman perdata bagi pelanggar hak cipta lagu. Kata Kunci : Penerapan Sanksi Hukum Hak Cipta, Kreator Remix, Ubah lagu tanpa ijin Pencipta

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	21 Feb 2024 03:25
Last Modified:	29 May 2024 03:05
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8347

Actions (login required)

View Item