PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI INDONESIA

KIKI AGUS FINANINGRUM, . (2024) PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text COVER - BAB II (SKRIPSI KIKI A F) - Kiki Agus Finaningrum.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB III - BAB IV (SKRIPSI KIKI A F) - Kiki Agus Finaningrum.docx Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (SKRIPSI KIKI A F) - Kiki Agus Finaningrum.docx Download (27kB)

Abstract

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang diikuti oleh semua warga negara Indonesia. Dasar hukum di keluarkannya KIS adalah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Namun dalam penerapannya program tersebut tidak luput dari problematika – problematika hukum didalamnya yang perlu diperhatikan dan dievaluasi. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengkaji problematika hukum dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS) guna mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak. (2) untuk mengkaji penerapan terhadap problematika hukum program Kartu Indonesia Sehat (KIS) guna mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak. Jenis penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian kepustakaan dan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan ditelaah menggunakan teknik analisis kualitatif, khususnya termasuk data deskriptif. Sebab, tidak memuat rumus statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan problematika hukum Kartu Indonesia Sehat (KIS) terjadi karena akses dan keterbatasan pelayanan kesehatan salah satunya diskriminasi atau penolakan pasien. Hal ini melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No.36/2009, Pasal32 huruf c dan pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.44/2009. Selain itu karena tidak dipatuhinya aturan hukum sehingga mengakibatkan wanprestasi antara fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan. Dalam penerapannya manajemen fasilitas kesehatan menghimbau pekerja medis supaya melayani pasien sesuai standar dan penerapan akibat tidak mematuhi aturan hukum yaitu dengan sanksi administratif, denda, dan pencabutan izin usaha. Serta apabila pelanggarannya berat dapat diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Penerapan, Kartu Indonesia Sehat, Pelayanan Kesehatan

Actions (login required)

View Item