TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA PELAKU ILLEGAL LOGGING

MOH. ILHAM FAQIKHUDIN, . (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA PELAKU ILLEGAL LOGGING. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text SKRIPSI__COVER - BAB II MOH ILHAM - ilham faqih.docx Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text SKRIPSI-BAB 3__BAB 4_MOH ILHAM - ilham faqih.docx Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text SKRIPSI DAFTAR PUSTAKA___MOH ILHAM - ilham faqih.docx Download (49kB)

Abstract

Moh. Ilham Faqikhudin. Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Pidana Pelaku Illegal Logging. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022. Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan sudah semakin marak, apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia. Aktifitas penebangan, pencurian, dan pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa ijin yang sah dari pemerintah dikenal dengan istilah illegal logging. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap ancaman pidana pelaku illegal logging dan mengkaji kelebihan dan kelemahan ancaman pidana bagi pelaku illegal logging. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data adalah analisis kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangan dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Ancaman pidana pelaku illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109, yaitu pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan illegal logging yang diatur pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 28. Kelebihan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku illegal logging yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Sedangkan kelemahannya adalah ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Pada ketentuan pidana Pasal 82 hingga Pasal 103, korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda dan pidana denda. Namun dalam Pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Kata Kunci: Hukum, Pidana, dan Illegal Logging.

Actions (login required)

View Item