KEABSAHAN PERNIKAHAN LGBT DILUAR NEGERI YANG DILAKUKAN WNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

ABIX ZAENUL ABIDIN, . (2024) KEABSAHAN PERNIKAHAN LGBT DILUAR NEGERI YANG DILAKUKAN WNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text cover-bab 2 abix zaenul a - Fajar Angga.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab 3-bab 4 abix zaenul a - Fajar Angga.docx Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text Dafpus abix zaenul a - Fajar Angga.docx Download (23kB)

Abstract

Pernikahan sejenis atau biasa juga dikenal sebagai pernikahan LGBT, telah menjadi topik hangat dalam diskusi filsafat dan hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Kontroversi tentang pernikahan sejenis membuka diskusi filosofis tentang cinta, seksualitas, identitas, dan kebebasan individu. Pertanyaan filosofis muncul tentang keabsahan pernikahan LGBT di luar negeri yang melibatkan warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan: (1) status hukum para pelaku yang melakukan peernikahan sejenis (LGBT) di luar negeri setelah Kembali ke Indonesia, (2) bagaimana perbandingan hukum perdata Indonesia dengan hukum perdata luar negeri mengenai pernikahan sesama jenis. Jenis penelitian ini adalah studi Pustaka atau library reseach, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative Teknik pengumpulan datanya melalui Teknik sekunder dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status pernikahan sesama jenis harus di ajukan permohonnan pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan oleh keluarga dari salah satu pasangan sesama jenis tersebut. Adapun Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesama jenis ketika pasangan LGBT dan keluarganya tidak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci: LGBT, Pembatalan Pernikahan, Status Hukum

Actions (login required)

View Item