PROBLEMATIKA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

FAISAL BINTANG RAMADHAN, . (2024) PROBLEMATIKA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB 2 SKRIPSI - Faisal Bintang.docx Restricted to Repository staff only Download (738kB)
	Text BAB 3 - BAB 4 SKRIPSI - Faisal Bintang.docx Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Faisal Bintang.docx Download (17kB)

Abstract

Indonesia, negara kepulauan yang diposisikan di tengah-tengah benua Australia, mengangkangi perairan luas Pasifik dan Samudra Hindia. Diakui sebagai kepulauan terbesar di dunia, ia mencakup 13.466 pulau yang secara kolektif dikenal sebagai Nusantara. Pembentukan Pelabuhan Perikanan oleh pemerintah melayani tujuan mengelola produk laut dan merampingkan operasi nelayan. Diposisikan sebagai landasan perikanan laut, pelabuhan-pelabuhan ini memainkan peran penting dan strategis dalam memajukan pengembangan perikanan dan kegiatan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Meneliti masalah seputar penerbitan surat persetujuan berlayar untuk kapal penangkap ikan di pelabuhan Tegal; 2) Menilai prosedur hukum dan resolusi yang terlibat dalam penerbitan surat persetujuan kapal penangkap ikan di Pelabuhan Tegal. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang mempergunakan data penelitian sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka dengan analisis kualitatif. Problematika pemberian surat persetujuan berlayar untuk kapal ikan di pelabuhan perikanan pantai tegalsari : 1) Administrasi yang kurang; 2) Keadaan kapal yang tidak sesuai ketentuan; 3) Prosedur yang kurang; 4) Adanya kesenjangan antara UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 5) Kurangnya standar pelayanan publik yang jelas dan transparan mengenai prosedur, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian penerbitan surat persetujuan berlayar; 6) Daftar abk yang sering tidak sesuaidi lapangan dan ; 7) Kelayakan kapal yang harus sesuai ketentuan. Penafsiran hukum saat ini memberikan sanksi yang berat terhadap izin penangkapan ikan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga mengatur tentang pengertian izin penangkapan ikan di Indonesia dan mengatur sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar yang melanggar izin penangkapan ikan di Indonesia. Selain itu, peraturan pemerintah berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 201 tentang kesayahbandaran di pelabuhan perikanan menjadi payung hukum dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal penangkap ikan. Kata Kunci : Persetujuan, Penangkap Ikan, Berlayar

Actions (login required)

View Item