PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES SLAWI

Agustinus Budhi S, . (2024) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES SLAWI. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text cover sd bab 2 - Wiwit Linggar Wursanto.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text bab3-4 - Wiwit Linggar Wursanto.docx Restricted to Repository staff only Download (44kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Wiwit Linggar Wursanto.docx Download (20kB)

Abstract

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja (juvenile deliquency), yang menjadi tradisi mengakar di kalangan pelajar. Meningkatnya aksi tawuran pelajar sendiri dapat meningkatkan angka tindakan kriminal. Di Slawi khususnya, tidak sedikit aksi tawuran terjadi baik yang melibatkan sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di Wilayah Hukum Polres Slawi ? (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar di Wilayah Hukum Polres Slawi? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1) Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Pertama formulasi, diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Kedua Aplikasi melalui upaya non-penal dengan melakukan proses restorative justice melalui mediasi penal. Ketiga Eksekusi dengan melaksanakan upaya mediasi dalam pelaksanaan penegakan hukum. (2) Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tawuran terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, yang paling utama adalah faktor penegak hukum dan faktor iii Muhammad Eko Sutrisno masyarakat. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang kurang tanggap terhadap kejadian di sekitar mereka menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat Pemerintah hendaknya membuat peraturan khusus yang mengatur tentang aksi tawuran, serta aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar hendaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (2) Aparat penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan menimimalisir aksi tawuran antar pelajar. Kata Kunci : Tawuran Pelajar, Problematika, Penegakan Hukum

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	02 Apr 2024 03:27
Last Modified:	29 May 2024 03:03
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8728

Actions (login required)

View Item