PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASYARAKAT DISABILITAS DI KABUPATEN TEGAL Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Siti Annisa Nur Izzati, . (2024) PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI MASYARAKAT DISABILITAS DI KABUPATEN TEGAL Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER-BAB 4 - Siti Annisa Nur Izzati.docx Download (4MB)
	Text BAB 5 - BAB 6 - Siti Annisa Nur Izzati.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN - Siti Annisa Nur Izzati.docx Download (1MB)

Abstract

Kabupaten tegal telah mengeluarkan PERDA nomor 5 tahun 2021 yang membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas namun pada peraturan daerah tersebut tidak menyinggung terkait dengan penerapan sistem inclusive. Namun, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tegal belum memiliki model atau standar pelayanan inklusif yang konsisten. Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan program dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa uraian-uraian kata-kata yang menjelaskan secara mendalam terkait fenomena. Penelitian ini membahas pelaksanaan sistem inklusif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal dalam melihat proses sistem inklusif untuk masyarakat disabilitas di Kabupaten Tegal. Peneliti membahasa pelaksanaan sistem inklusif pada pelayanan administrasi dengan menggunakan teori dari Arif zainudin dan Duffy (1998) yang menjelaskan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan inklusif diantaranya adalah aspek System Function, aspek Service Outcome, Regulasi dan Organisasi (SDM). masyarakat disabilitas merasa kurang mendapatkan respons dari petugas, infrastruktur kantor sudah dilengkapi dengan ramp, jalur landai, dan kursi roda, namun kemampuan dan pemahaman petugas untuk melayani ragam disabilitas. DSM mengatur partisipasi masyarakat penyandang disabilitas. Namun, implementasinya masih berlangsung di semua departemen OPD, dengan tujuan meningkatkan indikator layanan publik untuk lebih memahami kebutuhan dan menangani disabilitas. Keterbukaan layanan mengacu pada penyediaan informasi. Dukungan sosial bagi administrasi publik untuk membantu penyandang disabilitas. Indikator mutu layanan menunjukkan kemudahan dalam memberikan layanan tanpa memerlukan bantuan dari penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan sistem inklusif ini banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan inklusif di Disdukcapil Kabupaten Tegal. Kata Kunci: Inklusif, Administrasi, Disabilitas

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	24 Oct 2024 02:20
Last Modified:	24 Oct 2024 02:20
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9877

Actions (login required)

View Item