TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA

., Kusnanto (2020) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Kusnanto skripsi.pdf Download (925kB)

Abstract

ABSTRAK Kusnanto. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau alat pembuktian mengenai penguasaan hak atas tanah, yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Kenyataan yang ada, dalam penerbitan sertipikat masih dijumpai adanya penerbitan sertipikat ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya sertipikat ganda hak atas tanah dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam hal terdapat sertifikat ganda. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), pendekatan yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda hak atas tanah, antara lain karena keliruan teknis saat dilakukan saat pengukuran, adanya surat bukti atau pengakuan hak (ketidakbenaran, kepalsuan, atau sudah tidak berlaku), seketa tanah waris; akibat adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yang disebut cacat hukum administrasi; dan adanya faktor intern dan ekstern instansi Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam hal terdapat sertifikat ganda yaitu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jikalau ternyata terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya. Kejadian ini tentu ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan berhak atas dan harus diberikan kompensasi kerugian, dasar untuk mengajukan ganti rugi adalah berdasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, dan Sertipikat Ganda. ========================================================================================================== ABSTRACT Kusnanto. Juridical Review of Legal Protection of Owners of Land Rights in the Case of a Double Certificate. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. A certificate is a certificate of proof of land rights or a means of proof regarding the control of land rights, consisting of a copy of a land book and a measuring document bound together in a document cover for the benefit of the relevant right holder. The reality is that in the issuance of certificates there are still multiple certificates issuance. This study aims to describe what factors can lead to the emergence of a double certificate of land rights and examine the legal protection of land rights owners in the event of a double certificate. This type of research is library research, the approach used is normative juridical legal research. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. The method of data analysis uses descriptive qualitative methods. The results of the study concluded that the factors causing the dual certificate of land rights were, among others, due to technical errors during the measurement, the presence of evidence or recognition of rights (untruthfulness, falseness, or no longer valid), the inheritance status; due to overlapping in the issuance of land rights certificates called administrative legal defects; and the presence of internal and external factors of the Land Office. Legal protection for owners of land rights in the event that there is a double certificate, namely obtaining legal protection as in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (LoGA) Article 19 paragraph (2) letter c, Article 23 paragraph (2), Article 32 paragraph (2) and Article 38 paragraph (2), and Government Regulation Number 24 of 1997 Article 32 paragraph (1), that the certificate of proof of rights acts as a strong proof. If it turns out there is a mistake or error in the issuance of a certificate of land rights, must go through legal mechanisms to improve the legal consequences. This incident is certainly a party that was injured. The injured party has the right to and must be compensated for losses, the basis for submitting compensation is based on Article 1365 of the Civil Code. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Legal Protection, Land Rights, and Double Certificates.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kusnanto .
Date Deposited:	16 Feb 2020 04:41
Last Modified:	16 Feb 2020 04:41
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1138

Actions (login required)

View Item