PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU TANPA SURAT RESMI ( Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs )

Faqih Nur Iskandar, Faqih (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU TANPA SURAT RESMI ( Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs ). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI Faqih Nur is burning.docx Restricted to Repository staff only Download (499kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam memutus perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs. (2) pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat kasus (case approach). Hasil penelitian, (1) Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi, maka hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya pidana merujuk pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs, ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e. Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (2) Pertanggngjawaban atas perbuatan pidana dalam kasus memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi merujuk pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur (a) orang perseorangan, (2) dengan sengaja mengangkut sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan. Sanksi ini dinilai terlalu ringan sehingga tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan. Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, hasil hutan tanpa surat resmi

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	S.Ak Jenal Arifin
Date Deposited:	25 Aug 2020 06:30
Last Modified:	10 Jan 2023 02:19
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2213

Actions (login required)

View Item