KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Partai Hanura Tahun 2018)

UTAMI, CITRA PUTRI (2020) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (Studi Kasus Terhadap Partai Hanura Tahun 2018). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI_CITRA PUTRI UTAMI_5117500238.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Konflik yang terjadi pada Partai Hanura yaitu adanya dualisme kepengurusan yang terjadi pada pimpinan Oesman Sapta Odong dan pimpinan Daryatmo dan masing-masing kubu pimpinan mempunyai kepengurusan. Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut karena keduanya merasa paling diakui, maka perelisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik khususnya terhadap Partai Hanura (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi konflik dalam sengketa kepengurusan Partai Hanura. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik yaitu dengan memeriksa, memutus dan mengadili. Khususnya terhadap kasus Partai Hanura, bahwa peradilan tata usaha negara telah memutuskan kasus ini dinyatakan banding dan ditingkat peradilan tata usaha negara sudah diputuskan tetapi sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak memahami upaya hukum apa yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa kepengurusan Partai Politik serta batasan-batasan kewenangan dalam penyelesaian sengketa partai politik. Kata Kunci: Kewenangan PTUN, Penyelesaian Sengketa, Partai Politik.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	03 Sep 2020 02:47
Last Modified:	21 Jun 2024 03:40
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2670

Actions (login required)

View Item