Wicaksono, Maulana Paneduh Gunawan (2021) KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Studi Kasus: Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dengan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti tegal.
Text
SKRIPSI MAULANA PANEDUH G W., NPM 5117500122 FH.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 Tentang syarat Non Partai Politik dalam pencalonan anggota Dawan Perwakilan Daerah (DPD), dimana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah bagaimana komparasi antara Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 dengan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 dan juga bagaimana pelaksanaan dari Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018. Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka, menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan normatif, sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada Putusan MK No 10/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa syarat non partai politik bukanlah syarat yang implisit malekat dalam UUD NRI Tahun 1945 bagian pengisan anggota DPD, sedangkan dalam Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018, menyatakan bahwa perlu adanya syarat non partai politik sebagai pemaknaan dari frasa “Pekerjaan Lain”, sehingga dalam pelaksanaannya juga berbeda, pelaksananan Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 tidak merubah Peraturan KPU, sedangkan pelaksanaan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 merubah Peratuan KPU. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Pemilu
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 31 Mar 2021 06:49 |
Last Modified: | 20 Jun 2024 01:37 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3606 |
Actions (login required)
View Item |