TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2017/PN BBS

ADE LUTFI ARDHAN, . (2021) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2017/PN BBS. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 01. Ade Lutfi Ardhan Skripsi - Endro Siswoyo Sitohang.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)

Abstract

Ade Lutfi Ardhan. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. Tindak pidana persetubuhan sebagaiman diketahui merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan kesusialaan. Bahkan apabila yang menjadi korban itu adalah anak, secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Semakin banyaknya kejahatan kesusialaan menjadikan masyarakat cemas, terutama pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dasar dan penerapan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan “lex spesialis derogate lex generalis” dari pasal-pasal terkait persetubuhan dalam KUHP, sehingga penggunaannya harus didahulukan dari pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP digunakan sebagai dasar perbuatan berlanjut; 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bbs berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, dan Anak.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	11 Oct 2021 04:42
Last Modified:	20 Jun 2024 04:39
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3910

Actions (login required)

View Item