PEMIDANAAN TINDAK PIDANA MENGUASAI HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

EGI JAMALUDIN, . (2022) PEMIDANAAN TINDAK PIDANA MENGUASAI HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 01. Skripsi Egi Jamaludin - Egi Cakep.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)

Abstract

Jamaludin, Egi. Pemidanaan Tindak Pidana Menguasai Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna. Komoditas hasil hutan kayu yang tidak dapat diketahui asal usulnya antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara ilegal dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan pada putusan nomor 56/Pid.B/LH/2019/ PN.Pml. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Pengaturan tindak menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2) Pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan pada putusan nomor 56/Pid.B/LH/2019/ PN.Pml menggunakan teori pemidanaan gabungan dikarenakan hakim menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan melihat pada aspek pencegahan, perbaikan dan menjaga ketertiban di masyarakat serta mampu membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kata Kunci: Pemidanaan, Hasil Hutan, dan SKSHH.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	14 Mar 2022 00:50
Last Modified:	13 Jun 2024 02:03
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4600

Actions (login required)

View Item