TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISISHAN HUBUNGAN KERJA DI TEGAL

HAMZAH ABROR, . (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISISHAN HUBUNGAN KERJA DI TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Cover_pengesahan_persetujuan-Bab2 - Hamzah Abror.pdf Download (799kB)
	Text Hamzah Abror_SKRIPSI_bab3-4_5120600020_ - Hamzah Abror.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Hamzah Abror_Daftar Pustaka_5120600020 - Hamzah Abror.pdf Download (144kB)

Abstract

Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Kesetaraan dan kebebasan para pihak yang mengadakan perjanjian tidak sepenuhnya tercermin dalam perjanjian kerja. Salah satu alasanya adalah terbatasnya kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan banyaknya para pencari kerja yang mimilki keinginan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadikan pekerja/buruh memiliki posisi tawar yang rendah di hadapan pengusaha/pemberi kerja. Kesetaraan bekerja/buruh dengan pengusaha hanya pada sisi hukum, tetapi tidak demikian hasilnya secara sosiologis dan ekonomis. Posisi yang tidak setara dalam hubungan kerja antara pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha berimplikasi pada upaya penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara para pihak penulisan ini akan menganalisa bagaimana perwujudan nilai keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja industrial dan bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal menerapkan hukum normative dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya penyelesaian nonligitasi melalui musyawarah bipartite dan mediasi menjadi pilihan pekerja/buruh dan pengusaha, meski belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Musyawarah Bipartit dilakukan tidak murni antara pihak pekerja/buruh dengan pebgusaha , tetapi ada campur tangan secara tidak langsung dari instansi pemerintah. Penyelesaian melalui mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak cenderung merugikan pekerja/buruh denga berbagai alasan. Sementara penyelesain melalui konsiliasi dan arbitrase tidak pernah menjadi opsi yang dipilih oleh kedua pihak. Upaya pihak pekerja/buruh untuk mewujudkan nilai keadilan dalam penyelsaian perselisah dengan pihak pengusaha tampaknya masih jauh dari harapann. Perlu dilakukan evaluasi peraturan perundangan-undangan dan campur tangan aktif pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan disertai upaya penegakan hukum dan mewujudakan cita keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Kata Kunci : Perselishan, keadilan, campur tangan pemerintah

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	09 Oct 2024 03:06
Last Modified:	09 Oct 2024 03:06
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9650

Actions (login required)

View Item