PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH JAWA TENGAH

GALIH DWI ANGGARA, . (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH JAWA TENGAH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Cover-Bab 2 - UNITLAKA TEGAL KOTA.pdf Download (742kB)
	Text Bab 3-4 - UNITLAKA TEGAL KOTA.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Daftar Pustaka-Lampiran - UNITLAKA TEGAL KOTA.pdf Download (1MB)

Abstract

Galih Dwi Anggara. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Wilayah Jawa Tengah. Tesis. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024 Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah Jawa Tengah menghadapi tantangan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan penegakan hukum korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, dan (2) untuk mengetahui dan memberikan pandangan bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu sebuah pendekatan yang menelaah bagaimana reaksi dan interaksi dalam masyarakat ketika suatu norma hukum sedang bekerja. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penatikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Sanksi pidana terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UU TPKS No 12/2022 serta beberapa undang-undang lain yang berkaitan. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Adapun pasca lahirnya UU TPKS maka prinsip hukum "Lex specialis derogat lex generalis" berlaku, yang dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat spesifik akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. 2) Terdapat upaya preventif dan represif dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng. Upaya preventif tersebut meliputi program siaran radio, sosialisasi, diskusi komunitas, bedah buku, koordinasi dengan pemerintah, dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kemudian terkait upaya represif penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng dibagi menjadi dua kategori, yaitu litigasi dan non-litigasi Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan kasus yang memerlukan respons hukum yang efektif dan terkoordinasi, Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di Jawa Tengah, disarankan agar ada penguatan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas teknis mereka dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka pencegahan dan penanganan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:53
Last Modified:	16 Oct 2024 02:53
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9820

Actions (login required)

View Item