ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SRI UDAYANTI, . (2025) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER TESIS SRI UDAYANTI, MIH 2024 21 feb 2025 - Aulia khofi Sinaga.docx Download (841kB)
	Text BAB III BAB IV - Aulia khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Aulia khofi Sinaga.docx Download (16kB)

Abstract

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai ASN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau menduduki jabatan berdasarkan profesionalitas yang dimilikinya. Perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban dan menjadi undang-undang bagi para pihak yaitu Pemerintah Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melanggar ketentuan dan perjanjian kerja dijatuhi hukuman disiplin. Permasalahan timbul disebabkan belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran displin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga belum ada legal standing bagi atasan langsung dan tim pemeriksa dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan disiplin ASN serta kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan mendasari pada teori hukum murni dan teori hukum sebagai sarana keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran displin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja belum memberikan rasa keadilan yang diharapkan. Pemerintah Daerah sebaiknya segera menyusun kebijakan atau peraturan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal. Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Bupati

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	07 May 2025 07:07
Last Modified:	07 May 2025 07:07
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10589

Actions (login required)

View Item