ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

M. SRY HERI PASARIBU, . (2025) ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB II SRI HERI PASARIBU - Aulia khofi Sinaga.docx Download (575kB)
	Text BAB III - BAB IV SRI HERI PASARIBU - Aulia khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SRI HERI PASARIBU - Aulia khofi Sinaga.docx Download (33kB)

Abstract

M. Sry Heri Pasaribu. Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata. Tesis. Tegal : Program Studi Magister, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. 2025. Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan tambang, yang menarik perhatian investor, seperti PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui Kontrak Karya (KK) sejak 1967, PTFI mengatur hak dan kewajiban dengan pemerintah. Namun, klausul dalam KK sering dianggap lebih menguntungkan PTFI, mengabaikan aspek perpajakan dan tanggung jawab lingkungan. Perubahan regulasi, seperti UU Minerba dan transisi ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), memberi pemerintah posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan. Penelitian Yuridis normatif. Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitaif. Hasil Penelitian : Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tertulis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak ini mencakup berbagai stipulasi, seperti wilayah pengusahaan dan batasan luas yang diperbolehkan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yang memerlukan persetujuan dari semua pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, regulasi seperti UU Minerba No. 4 Tahun 2009 memungkinkan pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak demi kepentingan nasional. Kontrak ini juga menetapkan hak pengelolaan, kewajiban pembayaran royalti dan pajak, serta perlindungan lingkungan dan ketenagakerjaan. Efektivitas kontrak sangat tergantung pada kepatuhan pada hukum, dan pelanggarannya dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, yang berdampak negatif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Kata Kunci : Perdata, Perjanjian, Kontrak Karya

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	28 May 2025 02:19
Last Modified:	28 May 2025 02:19
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10641

Actions (login required)

View Item