URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP GUGATAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINS PUBLIC PARTICIPATION

SUSANTO, MOH. SANDY ARI (2025) URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP GUGATAN STRATEGIC LAWSUIT AGAINS PUBLIC PARTICIPATION. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN - M. Sandy Ari Susanto.docx

Download (146kB)
[img] Text
SKRIPSI COVER BAB 1- BAB 2 Moh. Sandy Ari Susanto - M. Sandy Ari Susanto.docx

Download (731kB)
[img] Text
SKRIPSI BAB 3 - BAB 4 Moh. Sandy Ari Susanto - M. Sandy Ari Susanto.docx
Restricted to Repository staff only

Download (98kB)

Abstract

Anti - Strategic Lawsuit Against Public Participation merupakan bentuk perlindungan pejuang lingkungan hidup dan masyarakat yang menyuarakan isu lingkungan dari upaya pembungkaman melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Data dari Auriga Nusantara Pada tahun 2014-2023, tercatat ada 133 tindakan SLAPP, termasuk intimidasi, kriminalisasi, dan gugatan terhadap pembela lingkungan. Penelitian ini bertujuan : (1) Mendeskripsikan urgensi pengaturan Anti-SLAPP terhadap implementasi penanganan perkara Strategic Lawsuit Against Public Participations (SLAPP) di Indonesia. (2) Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperlukan terhadap pejuang lingkungan hidup dalam menghadapi Anti- SLAPP di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui teknik pengumpulan data sekunder, atau data studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pentingnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup untuk mencegah pembungkaman melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana dari SLAPP, serta mendesak penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih efektif. Meskipun terdapat peraturan seperti Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2024, dan SK Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013, namun penerapannya masih lemah dan seringkali berujung pada kriminalisasi aktivis lingkungan. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat seperti peraturan anti-SLAPP untuk melindungi hak-hak warga negara dalam memperjuangkan isu lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas hakim dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum juga diusulkan sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Anti-SLAPP, Pejuang Lingkungan, Regulasi.

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: editor repository ups tegal
Date Deposited: 11 Apr 2025 01:38
Last Modified: 11 Apr 2025 01:38
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10389

Actions (login required)

View Item View Item