SUSSENO, AHMAD (2025) PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA DI JAWA TENGAH TAHUN 2024. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
![[img]](http://repository.upstegal.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI AHMAD SUSSENO_5119500227 Bab 3-4 - Ahmad Seno.docx Restricted to Repository staff only Download (55kB) |
|
Text
SKRIPSI AHMAD SUSSENO_5119500227 Daftar Pustaka - Ahmad Seno.docx Download (39kB) |
|
Text
SKRIPSI AHMAD SUSSENO_5119500227 Cover-Bab 2 - Ahmad Seno.docx Download (1MB) |
Abstract
Ukuran keberhasilan Negara demokratis salah satunya dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu dan penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan di Jawa Tengah, banyak pelanggaran pemilu yang akhirnya tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum yang dilaksanakan, dan yang menjadi penyebab tidak efektifnya adalah lemahnya Undang-Undang yang mengatur proses penegakan hukum serta singkatnya waktu penanganan perkara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah dan (2) untuk mengetahui kendala-kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah diantaranya mekanisme pelaporan, pemantauan dan pengawasan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai ketentuan waktu yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pelanggaran penyelenggaraan pilkada di Jawa Tengah diantaranya yaitu dari segi keterbatasan waktu, tidak adanya upaya paksa dalam penegakan pelanggaran serta perbedaan pandangan mengenai kultur hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Pelanggaran Pemilu, dan Penegakan Hukum.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | editor repository ups tegal |
| Date Deposited: | 14 Apr 2025 03:09 |
| Last Modified: | 14 Apr 2025 03:09 |
| URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10431 |
Actions (login required)
 |
View Item |