KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEMALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILU

WIBOWO, MOKHAMMAD AGUNG (2025) KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEMALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILU. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
BAB 3 - BAB 4 - Mokhammad Agung Wibowo.docx
Restricted to Repository staff only

Download (41kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - Mokhammad Agung Wibowo.docx

Download (21kB)
[img] Text
COVER - BAB 2 - Mokhammad Agung Wibowo.docx

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak politik perempuan dalam pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pemilu dengan fokus utama pada partisipasi Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang serta Kendala Yang Menyebabkan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di dalam politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kedudukan politik Perempuan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 serta tantangannya menuju kesetaraan gender. Ini penting untuk dianalisis secara mendalam sebagai representasi bahwa perempuan dan laki-laki setara, sehingga haknya sama dalam proses pelaksanaan dalam Pemilihan Umum. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media. Hanya dengan kerjasama yang kuat, dapat diharapkan terwujudnya lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kedudukan Politik Perempuan, Pemilu 2024,

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: editor repository ups tegal
Date Deposited: 15 Apr 2025 04:47
Last Modified: 15 Apr 2025 04:47
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10489

Actions (login required)

View Item View Item