PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG POPULER DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN GLOBAL

Tri Asrori, . (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG POPULER DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN GLOBAL. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB II - Aulia khofi Sinaga.docx Download (437kB)
	Text BAB III BAB IV - Aulia khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Aulia khofi Sinaga.docx Download (14kB)

Abstract

Sengketa merek dagang populer menjadi isu yang semakin kompleks dalam perdagangan global, terutama dengan meningkatnya persaingan bisnis dan perkembangan teknologi yang mempercepat peredaran barang dan jasa. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta belum optimalnya perlindungan bagi pemilik merek dagang populer. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional? (2) Bagaimana bentuk harmonisasi regulasi perlindungan merek dagang antara sistem hukum nasional Indonesia dengan standar hukum global? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum internasional. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi nasional dan internasional serta analisis kasus sengketa merek dagang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam proses penyelesaian sengketa dan penindakan terhadap pelanggaran merek dagang. Dalam konteks harmonisasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti yang diatur dalam TRIPS Agreement, masih terdapat beberapa perbedaan yang memerlukan penyesuaian agar perlindungan merek dagang di Indonesia lebih efektif dan selaras dengan standar global. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek dagang populer di Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Kata Kunci: Sengketa Merek Dagang, Penegakan Hukum, Perlindungan Merek.

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	09 May 2025 01:55
Last Modified:	09 May 2025 01:55
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10595

Actions (login required)

View Item