PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

NUSWANTORO, PANJI (2025) PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Panji Nuswantoro - 5119500063 (BAB 3 - BAB 4) - Shellyna Antarahman.docx Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text Panji Nuswantoro - 5119500063 (Cover - BAB 2) - Shellyna Antarahman.docx Download (2MB)
	Text Panji Nuswantoro - 5119500063 (Daftar Pustaka - Lampiran) - Shellyna Antarahman.docx Download (65kB)

Abstract

Pemilihan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh aspek pemilu di Indonesia, termasuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah serta menetapkan mekanisme pemilihan, partisipasi politik, dan pengawasan pemilu. Sistem politik merujuk pada struktur, proses, dan interaksi dalam suatu sistem politik yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga politik dalam suatu negara atau masyarakat salah satu dari sistem tersebut adalah mengenai Partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu dan kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, demonstrasi, advokasi atau partisipasi dalam lembaga politik. Jika dihubungkan dengan adanya partisipasi publik terhadap kegiatan pemilihan umum pada era digitalisasi saat ini Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi secara terbuka atas pelaksanaannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan untuk menganalisis peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum terapan atau yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dirancang untuk mengedepankan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), yang menjadi landasan utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Regulasi ini mengatur seluruh aspek pemilu, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga mekanisme teknis penyelenggaraan. Politik hukum memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi publik di era digital dengan memberikan landasan normatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kata Kunci : Politik Hukum, Pemilihan Umum, Partisipasi Publik

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	09 May 2025 03:08
Last Modified:	09 May 2025 03:08
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10648

Actions (login required)

View Item