DISKURSUS FUNGSI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) DALAM PENYELENGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945)

TALIA NANDA SALSABILA, . (2023) DISKURSUS FUNGSI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) DALAM PENYELENGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Cover-BAB II - Talia Nanda.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III-IV - Talia Nanda.docx Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN - Talia Nanda.docx Download (33kB)

Abstract

Gagasan mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan Nasional pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang dalam rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dengan cara perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 tujuannya, mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional. Penelitian ini bertujun untuk mengetahui (1) fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara dalam penyelenggaraan ketatanegaran serta bagaimana (2) implikasinya terhadap amandemen UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yang menggunakan data sekunder yang sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis yormatif merupakan pendekatan yang meninjau pada norma-norma hokum. Metode penggumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah serta mengutip dari buku literatur maupun jurnal dsb. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini diskursus fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman atau arah (direction) Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan kesinambungan antara Pusat dan Daerah serta antara satu periode pemerintahan selanjutnya menunjukan dapat menggangu jalanannya sistem presidensil, Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945 menambahkan kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN , serta kewenangan DPR dapat menolak Rancangan APBN (R-APBN) dari Pemerintah apabila tidak sesuai dengan PPHN. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: PPHN, Implikasi, Amandemen

Actions (login required)

View Item