PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(BPHTB) DALAM PERALIHAN HAK WARIS MELALUI DISKRESI KEPALA DAERAH (STUDI DI KOTA TEGAL) Elimination of duties on the acquisition of land and building rights (BPHTB) in the transfer of inheritance rights through the discretion of the regional head (Study In The City Of Tegal)

CIPTO HARIYONO, . (2022) PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(BPHTB) DALAM PERALIHAN HAK WARIS MELALUI DISKRESI KEPALA DAERAH (STUDI DI KOTA TEGAL) Elimination of duties on the acquisition of land and building rights (BPHTB) in the transfer of inheritance rights through the discretion of the regional head (Study In The City Of Tegal). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI GABUNG 3 - Cipto Hariyono.docx Download (745kB)

Abstract

Nama : CIPTO HARIYONO, NPM. : 5118500023. Melakukan penelitian dengan focus : Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) dalam Peralihan Hak Waris Melalui Diskresi Kepala Daerah. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mengkaji Pemungutan Pajak BPHTB di Kota Tegal, dan untuk mengkaji Problematika apa saja dalam Penghapusan BPHTB melalui Diskresi Kepala Daerah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu Pendekatan hukum yang mengenai implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan Metode analisa bersifat Kualitatif, yaitu metode analisa penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi dalam menyeleseikan masalah hukum yang dihadapi. Hasil Penelitian yang penulis peroleh antara lain adalah Pemasukan Pajak Daerah dari sector BPHTB sangat besar untuk PAD, Hal ini jadi modal daerah untuk membangun dan mengurus daerahnya sendiri dan juga penghapusan BPHTB akan berdampak signifikan bagi daerah, utamanya pada PAD, hal ini mustahil bagi kepala Daerah untuk mengeluarkan Diskresi terhadap penghapusan pungutan pajak BPHTB, karena akan berisiko terhadap pembangunan dan kemajuan daerah. Kata Kunci : BPHTB, PAD, Diskresi.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	11 Mar 2022 02:29
Last Modified:	13 Jun 2024 01:20
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4555

Actions (login required)

View Item