PAMELLA TRI HITAYANA, . (2024) ESENSIAL PERAN INTERPRETATOR DALAM PERUMUSAN AKTA VAN DADING PADA PROSES PERADILAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.
Text
SKRIPSI PAMELLA TRI HITAYANA COVER - BAB 2 - Pamella.docx Restricted to Repository staff only Download (461kB) |
|
Text
SKRIPSI PAMELLA TRI HITAYANA BAB 3 - 4 - Pamella.docx Restricted to Repository staff only Download (76kB) |
|
Text
SKRIPSI PAMELLA TRI HITAYANA DAFTAR PUSTAKA - SELESAI - Pamella.docx Download (47kB) |
Abstract
Pasal 130 Herzien Indlandsch Reglement dan Pasal 154 Reglement voor de Buitengewesten telah menjelaskan bahwa setiap perkara yang diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan upaya perdamaian. Pasal ini menjelaskan suatu profesi juru bahasa yang dapat dipakai untuk menunjang perumusan akta perdamaian. Penelitian ini menekankan untuk menjabarkan proses perumusan akta perdamaian dan peran penting dari juru bahasa dalam perumusannya. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisa proses perumusan akta van dading, (2) untuk menganalisa bagaimana peran interpretator dalam perumusan akta van dading. Jenis penelitian adalah studi kepustakaan atau library research dengan mengkaji bahan pustaka dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder, mempelajari dan menganalisa data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan data – data tersebut dianalisis metode kualitatif, yaitu dengan analisis data dan dikonstruksi objek penelitiannya agar hasilnya lebih jelas serta diolah secara deskriptif, metode pengembangan paragrafnya dengan metode induktif yaitu jawaban atas permasalahan disampaikan diawal dan diikuti dengan pengembangan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perdamaian dalam pengadilan melalui proses pra-mediasi, dalam penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kemudian gugatan tersebut diterima dan dijadwalkan sidang pertama, pada sidang pertama tersebut penggugat membacakan gugatan serta mjaelis hakim memeriksa syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kemudian, majelis hakim mengusulkan untuk melakukan mediasi dan para pihak menggunakan mediator yang telah disediakan atau memilih mediatornya sendiri. Tahap mediasi majelis hakim menjelaskan batas waktu pelaksanaan mediasi yang harus dipenuhi serta hasil mediasi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Peran dari juru bahasa dalam perumusan akta perdamaian adalah untuk menerjemahkan bahasa, memastikan keterbacaan dan kekonsistenan dokumen, menjaga netralitas dan keberlanjutan, memahami konteks hukum dan budaya, dan berkomunikasi secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Upaya Hukum, Mediasi, Juru Bahasa, Akta Perdamaian, Penyelesaian Sengketa
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 21 Feb 2024 04:06 |
Last Modified: | 25 Jul 2024 01:48 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8355 |
Actions (login required)
View Item |